SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG, INFORMASI PUBILK: HAK ANDA UNTUK TAHU!!,

Bupati Semarang

 Dr.H.Mundjirin ES, SpOG

Wakil Bupati Semarang

     Ngesti Nugraha, S.H, M.H

CONTACT US

 

PPID Pemerintah Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran

Telp./Fax. (024) 76901553

Email : kominfo@semarangkab.go.id

 

 

PENGADUAN ONLINE

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

37409
HARI INIHARI INI18
KEMARINKEMARIN74
MINGGU INIMINGGU INI483
BULAN INIBULAN INI1426
SELURUHNYASELURUHNYA37409

OPEN DATA PROV JATENG

FOTO KEGIATAN

Loading

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

DISKOMINFO-UNGARAN : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masayrakat dan Desa (Dispermasdes) Heru Purwantoro mengatakan jumlah desa kategori mandiri dan maju berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Semarang pada tahun 2019 ini diperkirakan bertambah. Hal itu sejalan dengan meningkatnya jumlah dana desa (DD) yang disalurkan ke 208 desa yang ada. “Dari pengamatan di lapangan, jumlah desa kategori mandiri yang saat ini hanya tiga diperkirakan akan bertambah pada  tahun 2019 ini. Harapannya pemutakhiran data IDM akan obyektif dan memunculkan data itu,” kata Heru usai pembukaan acara sosialisasi pemutakhiran data Indeks Desa Membangun 2019 di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Senin (15/4) siang.

 

Acara sosialisasi yang dibuka oleh Bupati Semarang H Mundjirin itu dihadiri 102 tenaga pendamping desa. Ada pula para camat dan perwakilan paguyuban Hamong Projo yang merupakan perkumpulan kepala desa se-Kabupaten Semarang.

Ditambahkan oleh Heru, berdasarkan kriteria yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, selama kurun waktu 2015-2018, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah desa maju dan berkembang. Data IDM pada tahun 2018, lanjutnya, tercatat ada tiga desa berstatus mandiri, 27 desa maju, 146 desa berkembang dan 32 desa tertinggal. Melihat kemajuan di beberapa desa, Heru optimis akan ada tambahan desa berstatus mandiri. Dia mencontohkan Desa Plumbon Kecamatan Suruh yang menjadi juara pertama desa gotong royong terbaik tingkat Jateng tahun 2018 layak menjadi desa Mandiri. Selain itu juga ada desa Sumogawe kecamatan Getasan dan Jatirunggo Kecamatan Pringapus. “Harapannya tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Semarang. Tugas para tenaga ahli maupun pendamping desa harus mampu mendorong desa agar terus maju dalam bidang sosial, ekonomi maupun dukungan fasilitas lingkungan desa,” ungkap Heru.

Bupati H Mundjirin saat sambutan pembukaan mengingatkan para tenaga ahli dan pendamping desa untuk jeli melihat potensi desa binaannya. Selain itu juga harus mampu memberikan masukan kepada kepala desa untuk menggunakan dana desa secara sangkil. “Dana desa harus temonjo atau dapat tepat guna dan tepat sasaran. Lebih baik lagi, penggunaannya dapat menghasilkan pendapatan asli desa. Tujuannya agar desa memiliki lebih banyak pendapatan untuk mendukung proses pembangunan disana,” tegas Bupati.

Sementara itu salah satu tenaga ahli pendamping desa Kabupaten Semarang, Indah Susanawati menjelaskan tujuan pemutakhiran data IDM adalah untuk menentukan jumlah desa dalam lima status. Kelima status desa itu yakni mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal menjadi salah satu dasar untuk menentukan besaran Dana Desa (DD) yang akan dikucurkan Pemerintah Pusat. Data terbaru hasil pemutakhiran, tambah Indah, harus sudah dikirimkan ke Kementerian Desa pada Bulan Juni. Direncanakan pendataan di tingkat kabupaten selesai pada pertengahan Bulan Mei nanti. “Para kades nantinya diminta mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan yang meliputi aspek ketahanan lingkungan, ekonomi dan sosial desa. Kita berharap jawaban yang diberikan sesuai dengan kondisi nyata,” jelas Indah.(*/junaedi)

 

DISKOMINFO-SURUH : Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Siti Atiqoh Supriyanti Ganjar Pranowo mengimbau para kader PKK desa yang melaksanakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) untuk bekerja sama dengan Bumdes. Tujuannya agar usaha ekonomi produktif yang dilakukan dapat lebih berkembang. “Sekarang hampir setiap desa telah memiliki badan usaha milik desa atau Bumdes. Para kader UP2K PKK dapat bekerja sama untuk mengembangkan usaha,” katanya saat dialog dengan warga pada acara bursa pemberdayaan masyarakat tingkat Jawa Tengah di Lapangan Desa Plumbon Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Senin (4/8) siang.

 

Bursa Pemberdayaan Masyarakat digelar oleh Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah dalam rangka memeriahkan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) tahun 2019. Selain itu, juga digelar diskusi tentang pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta lomba perencanaan bisnis (business plan) UP2K-PKK se Jateng. Hadir pada acara itu Kepala Dispermasdesdukcapil Sugeng Riyanto, Bupati Semarang H Mundjirin, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang Hj Bintang Narsasi Mundjiri, ratusan kader dan pelaksana UP2-PKK se Jawa Tengah serta undangan lainnya.

Ditambahkan oleh Atiqoh, saat ini sudah ada lebih dari dua ratus ribu UP2K-PKK di seluruh Jawa Tengah. Potensi usaha produktif warga yang diinisiasi kader PKK ini sangat besar. Namun kendala klasik seperti minimnya permodalan, manajemen usaha serta ketersediaan bahan baku masih menjadi hambatan pelaku UP2K-PKK. “Kendala manajemen usaha dapat diatasi lewat  kerja sama dengan para pelaku usaha produktif di desa. Para pengelola Bumdes yang telah berpengalaman dapat diajak kerja sama untuk mengembangkan usaha,” tegas wanita kelahiran Purbalingga ini.

Pada dialogi itu, seorang pelaku UP2K-PKK dari Batang mengeluhkan kelangkaan bahan baku pembuatan kue basah. Atiqoh menyarankan untuk melakukan penganekaragaman bahan baku. “Manfaatkan pekarangan rumah untuk tanaman obat keluarga maupun tanaman pangan. Ingat, kedaulatan pangan dapat didukung dari langkah mudah yakni menanam tanaman pangan di pekarangan rumah,” ujarnya lagi.

Sementara itu Kepala Dispermasdesdukcapil Jateng, Sugeng Riyanto menjelaskan kegiatan bursa pemberdayaan masyarakat ini untuk mengukuhkan semangat gotong royong warga. Semangat gotong royong itu, lanjut Sugeng, diharapkan dapat mendorong semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis kearifan lokal. 

Bursa pemberdayaan masyarakat kali ini diikuti oleh sedikitnya perwakilan 15 Bumdes dari berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, perwakilan desa berdikari dan desa mitra bumdes.  “Mereka menampilkan aneka produk hasil kreatifitas usaha ekonomi produktif” terangnya.

Bupati Semarang H Mundjirin saat sambutan selamat datang menghargai langkah Dispermasdesdukcapil Jateng menggelar bursa pemberdayaan masyarakat ini. Menurut Bupati, acara itu dimanfaatkan oleh beberapa Bumdes di Kabupaten Semarang untuk memamerkan aneka produk usaha ekonomi produktifnya. Diantaranya kerajinan raga rege dari lidi hingga kudapan tradisional langka seperti kue cucur.(*/junaedi)

DISKOMINFO-UNGARAN : Komisi A yang membidangi pemerintahan dari dua DPRD di Jatim melakukan kajian lapangan tentang pemerintahan desa ke Kabupaten Semarang. Dua rombongan komisi A itu berasal dari Bojonegoro dan Kediri yang memusatkan kajian pada dua hal. Yakni regulasi pemerintahan  desa dan partisipasi pembangunan di desa. Mereka diterima oleh Sekretaris Daerah Gunawan Wibisono mewakili Bupati Semarang di Lantai II Gedung Dharma Satya kompleks Kantor Bupati Semarang di Ungaran, Jum’at (5/4) siang.

 

Ketua komisi A DPRD Bojonegoro, Anam Warsito mengatakan pihaknya ingin melihat langsung pelaksanaan berbagai regulasi tentang pemerintahan desa terutama pengisian perangkat desa. Dikatakan, DPRD Bojonegro sudah menyusun peraturan daerah tentang hal tersebut. Namun masih perlu penyesuaian dengan perubahan regulasi terutama terkait putusan MK dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengisian perangkat desa dan kepala desa. “Kami bahkan telah menerima permohonan yudicial review terhadap perda itu. Sehingga salah satu tujuan kajian lapangan ke Kabupaten Semarang ini untuk melihat langsung produk perda yang telah sesuai dengan peraturan terbaru,” jelasnya.

Menanggapi hal itu Sekda Gunawan Wibisono mengatakan Pemkab Semarang memang telah menyusun perda tentang pemerintahan desa secara lengkap. Peraturan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang desa dan putusan MK yang menganulir aturan perangkat desa harus warga asli desa yang bersangkutan. “Kami juga sudah pernah melakukan proses mutasi perangkat desa. Sedangkan tahapan seleksi pengisian perangkat desa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk menguji kapabilitas calon,” terangnya.

Terkait partisipasi dan proses pembangunan desa, Sekda menjelaskan alokasi dana pembangunan yang dialokasikan rata-rata diatas Rp 1 miliar per desa. Jumlah itu berasal dari dana desa, alokasi dana desa maupun dana pembangunan lainnya. Pada tahun 2020 mendatang, lanjutnya, pelaksanaan sistem keuangan desa (Siskudes) juga akan menerapkan transaksi non tunai. Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kelancaran transfer dana pembangunan desa. “Pemkab Semarang juga mendorong tiap desa mengembangkan potensi masing-masing dan membentuk badan usaha milik desa atau bumdes. Lembaga itu dapat mendukung pembentukan desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan warga,” kata Sekda kepada ketua Komisi A DPRD Kediri, Edi Suprapto.

Pada kesempatan itu pula, dilakukan tukar menukar cinderamata oleh Sekda Gunawan Wibisono dan ketua Komisi A DPRD Bojonegoro dan Kediri.(*/junaedi)

 

DISKOMINFO-AMBARAWA : Direktur RSUD Ambarawa dr Rini Susilowati mengatakan pihaknya telah siap merawat pasien gangguan penyakit jiwa tingkat ringan hingga sedang pada tahun ini. Berbagai fasilitas pendukung termasuk bangsal perawatan khusus dan tenaga medis serta paramedis telah tersedia. “Sudah ada persiapan termasuk ruangan untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa atau stress. Karena kita sudah punya satu dokter spesialis kesehatan jiwa,” terangnya usai mendampingi Bupati Semarang melakukan pembinaan kepegawaian di ruang serba guna RSUD Ambarawa, Kamis, (4/4) siang.

 

 

 

Menurut Rini, pembinaan kepegawaian dilakukan oleh managemen RSUD Ambarawa untuk meningkatkan mutu kinerja jajaraannya. Pembinaan menghadirkan narasumber Bupati Semarang H Mundjirin dan Ketua DPRD Bambang Kusriyanto. Ikut hadir Kepala Satpol PP dan Damkar Tajudin Noor.

Ditambahkan oleh Rini, saat ini sudah ada pelayanan bagi pasien gangguan jiwa. Namun akan ditingkatkan dengan menyiapkan bangsal khusus. Sehingga pelayanan yang diberikan akan lebih bermutu. Saat ini RSUD Ambarawa telah memiliki lima orang tenaga perawat khusus penyakit jiwa. Mereka telah dibekali ketrampilan dan kemampuan khusus untuk merawat pasien tersebut. Bahkan telah menyelesaikan tahap magang di salah satu rumah sakit khusus penyakit jiwa Pemprov Jateng di Semarang 

Dia menegaskan bangsal pelayanan itu juga siap merawat calon anggota legislatif (caleg) yang mengalami gangguan jiwa atau stress jika tidak terpilih pada Pemilu 2019 mendatang. Namun Rini menolak pendapat jika bangsal khusus penyakit jiwa itu dikhususkan untuk merawat para caleg stress itu. “Bangsal itu tidak dikhususkan untuk merawat caleg stress, tapi kami siap merawat semua warga yang mengalami penyakit gangguan  jiwa. Termasuk kemungkinan jika ada pasien (caleg stress) seperti itu,” ujarnya. 

Sebelumnya, pada saat acara pembinaan kepegawaian di RSUD Ambarawa itu, Ketua DPRD Bambang Kusriyanto meminta Direktur RSUD Ambarawa Rini Susilowati untuk menyiapkan ruangan khusus untuk merawat caleg yang stress jika tidak terpilih saat pemilu 2019 mendatang. “Tolong disiapkan ruangan khusus untuk caleg yang stress nanti. Bangsal juga tidak apa-apa untuk merawat mereka jika ada yang stress,” kata Bambang.

Sementara itu Bupati H Mundjirin pada acara itu mengingatkan jajaran RSUD Ambarawa untuk terus menjaga mutu pelayanan kesehatan di institusinya. Meski telah meraih predikat sangat baik dari Kementerian PAN RB untuk pelayanan publik, Mundjirin meminta jajaran RSUD Ambarawa untuk tidak berpuas diri. “Secara umum, pelayanan kesehatan di Kabupaten Semarang masih memerlukan peningkatan. Karenanya, yang sudah baik seperti RSUD Ambarawa ini tetap harus ditingkatkan. Sehingga dapat menjadi pendorong instansi lain untuk memberikan pelayanan umum yang bermutu tinggi,” tegasnya.(*/junaedi)

DISKOMINFO-UNGARAN : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang akhirnya menetapkan jumlah pemilih tetap Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebanyak 778.993 orang. Jumlah itu merupakan hasil perbaikan tahap ketiga atau DPTHP 3 dan tidak berbeda dengan DPTHP tahap kedua yang telah ditetapkan pada bulan Desember 2018 lalu. “Jajaran KPU telah bekerja maksimal, profesional dan independen untuk melakukan perbaikan DPTHP tahap 2. Hasilnya, tidak ada penambahan jumlah pemilih pada perbaikan tahap ke tiga ini,” terang Ketua KPU Kabupaten Semarang Maskup Asyadi usai rapat pleno terbuka penetapan DPTHP tahap 3 di aula Kantor KPU di Ungaran, Selasa (2/4) siang.

 

Hadir pada acara itu ketua Bawaslu M Talkhis, perwakilan partai politik peserta pemilu, perwakilan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden serta perwakilan Dispendukcapil, Disnakertrans, Satpol PP dan undangan lainnya.

Usai penetapan DPTHP tahap tiga, Ketua KPU Maskup Asyadi menyerahkan berita acara penetapan kepada Bupati Semarang yang diwakili Kepala Kantor Kesbangpol Haris Pranowo. Selain itu, salinan berita acara penetapan itu juga diserahkan kepada ketua Bawaslu M Talkhis dan perwakilan parpol serta perwakilan tim kampanye paslon Presiden-Wapres.

Maskup Asyadi menambahkan, pihaknya juga telah mengantisipasi berubahnya jumlah pemilih karena adanya perpindahan pemilih paska turunnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 20/PUU-XVII/ 2019. “Yang bisa dilayani pindah memilih hingga h-7 adalah pemilih yang sakit, karena bencana alam, tahanan dan sedang menjalankan tugas saat pemungutan suara. Selain itu tidak bisa dilayani,” tegasnya.

Terkait logistik pemilu, Sarjana Ilmu kelautan ini menjelaskan sampai dengan H-15 telah dilakukan distribusi  alat kelengkapan selain kebutuhan di dalam TPS hingga ke tingkat kecamatan. Ditargetkan dapat diterima di 19 PPK pada tanggal 3 April besok. Selain itu KPU Kabupaten Semarang masih kekurangan 68.275 lembar surat suara untuk semua jenis dan sebagian logistik lainnya. Kekurangan itu telah dilaporkan ke KPU Pusat dan dipastikan akan dipenuhi maksimal tanggal 5 April mendatang. “Distribusi logistik pemilu yang ada didalam kotak suara akan didistribusikan sampai menjelang hari pemungutan suara antara tanggal 10-15 April mendatang,” rincinya.

Kepala Kantor Kesbangpol Haris Pranowo saat sambutan mengucapkan terima kasih atas kerja keras jajaran KPU memperbaiki Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019. “DPT ini menjadi salah satu bagian penting dalam penentuan hak pilih warga. Karenanya proses cek dan ricek yang dilakukan jajaran KPU juga sangat vital,” katanya.

Sementara itu Ketua Bawaslu M Talkhis mengingatkan jajaran KPU untuk menghitung ulang kebutuhan surat suara untuk semua jenis. Hal itu sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kekurangan surat suara saat hari pencoblosan.(*/junaedi)