SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG, INFORMASI PUBILK: HAK ANDA UNTUK TAHU!!,

Bupati Semarang

 Dr.H.Mundjirin ES, SpOG

Wakil Bupati Semarang

     Ngesti Nugraha, S.H, M.H

CONTACT US

 

PPID Pemerintah Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran

Telp./Fax. (024) 76901553

Email : kominfo@semarangkab.go.id

 

 

PENGADUAN ONLINE

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

37409
HARI INIHARI INI18
KEMARINKEMARIN74
MINGGU INIMINGGU INI483
BULAN INIBULAN INI1426
SELURUHNYASELURUHNYA37409

OPEN DATA PROV JATENG

FOTO KEGIATAN

Loading

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

Ungaran, InfoPublik –

Pada kesempatan ini saya memberikan apresiasi kepada seluruh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan telah mendukung terselenggaranya Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019 yang berjalan lancar aman dan tertib dan pasca pemungutan suara Pemilu Serentak  diharapkan senantiasa menjaga suasanan kondusif di masyarakat, sehingga pelayanan publik dan aktivitas pemerintah terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali.

Demikian antara lain, sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tjahjo Kumolo yang disampaikan Kabag Organisasi Setda Kabupaten Semarang Heru Cahyono SE MM (mewakili Sekda), saat upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXIII di Halaman kantor Bupati Semarang di Ungaran, Kamis (25/4) pagi. 

Peringatan Hari Otda, bertema, “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Yang Lebih Baik Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Kreatif dan Inovatif.”  

Mendagri menyampaikan, tema peringatan merupakan refleksi dari eksistensi dan ekspektasi mayarakat kepada Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperdayakan otonomi daerah dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan.

 Perjalanan otonomi daerah pasca reformasi hingga sekarang, sebut Mendagri Tjahyo Kumolo, dapat dikatakan banyak kemajuan yang telah dicapai. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, dimana daerah dan masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya.

Muara dari pelaksanaan otonomi daerah, lanjutnya,  adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Disamping itu, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadlian, keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. 

“Setidaknya terdapat tiga yang berubah secara dratis setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah secara nyata telah mendorong budaya demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Otonomi daerah juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintah daerah, dari sentralistik birokrasi kearah desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),“ kata Tjahjo Kumolo.

Kedua, lanjutnya, Otnomi daerah telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya. 

“Ketiga, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsive. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat bertumbuh pesat, jelas Mendagri.

Lebih lanjut dikatakannya dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat menganggap bahwa masyarakat itu hanyalah semata-mata sebagai konsumen pelayanan public, tapi dituntut adanya kemampuan untk memberlakukan masyarakat sebagai citizen termasuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu semua kata Mendagri, Aparatur Sipil Negara di daerah harus memberikan kualitas pelayanan public yang lebihbaik sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah provinsi dan kabupaten/kota. “Dengan demikian Pemerintah Daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan,” terangnya. 

Mendagri menyampaikan, perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang cukup signifikan telah kita rasakan, namun masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan. “Untuk itu, upaya adanya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus kita lakukan, salah satunya dengan memberikan arahan dan pedoman regulasi bagi daerah,” jelasnya. 

Pengelolaan keuangan

Disampaikan lebih lanjut oleh Mendagri, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diharapkan pengelolaan keuangan daerah akan lebih baik, tertib, efisien, ekonomis, efektif transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Selanjutnya, sebutnya, untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang lebih baik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemrintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

“Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur selain menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Darah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Kepala Daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah,  Masyarakat dapat memberikan tanggapan  atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah,” terang Mendgri. 

Mendagri menekankan, peraturan ini hendaknya diaplikasikan secara konsisten, serta mengedepankan ketelitian dan kecermatan, sehingga kita dapat mengetahui gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah  di Indonesia. 

“Hal strategis yang dapat diperoleh dari kegiatan semacam ini adalah kita akan mempunyai data yang lengkap untuk menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran ini akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan kebijakan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah,” jelasnya.

Diakhir sambutannya, Mendgri Tjahjo Kumolo mengajak untuk mengawal otonomi daerah agar selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia, melalui kegiatan yang kreatif dan inovatif. Disamping itu, juga, mendorong munculnya kemandirian yang digerakkan oleh kreativitas dan inovasi daerah dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang ada. 

“Mari kita tingkatkan penyelenggaraan pemerintah melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dengan daerah, keserasian hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta tata kelola hubungan pemerintah yang sinergis,” ajak Mendagri Tjahjo Kumolo di akhir sambutan. Kominfo Kab. Semarang (L).

 

DISKOMINFO-UNGARAN : Memasuki usia ke-38, PDAM Kabupaten Semarang terus melakukan pembenahan internal untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada para pelanggan. Salah satunya dengan penambahan sumber air baku yang akan dipenuhi dari air permukaan maupun dengan pembuatan sumur bor. “Tahun ini kita rencanakan pembuatan dua sampai tiga sumur bor untuk menambah pasokan air baku. Terutama untuk melayani pelanggan di wilayah Kecamatan Ungaran Timur dan sekitarnya yang masih kekurangan pasokan. Secara keseluruhan kita mentargetkan penambahan 2.500 pelanggan baru pada tahun ini,” terang Direktur PDAM Guswakhid Hidayat disela-sela acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-38 PDAM Kabupaten Semarang di kantor pusat di Ungaran, Rabu (24/4) siang.

 

Acara syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Semarang H Mundjirin disaksikan seluruh jajaran direksi, dewan pengawas dan para karyawan. Sebelumnya juga dilaksanakan apel bersama seluruh karyawan.

Diakui oleh Guswakhid, salah satu kendala yang dihadapi PDAM Kabupaten Semarang adalah ketersediaan air baku yang belum memadai. Meski memiliki beberapa sumber air baku alami, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Sebagian malah dimanfaatkan oleh daerah lain yang lebih dekat dengan sumber air alami tersebut. “Kita berharap dukungan Pemkab Semarang untuk mengatasi masalah itu,” katanya lagi.

Terkait tingkat kebocoran air yang mencapai angka 27 persen, Guswakhid menjelaskan telah dibentuk tim khusus untuk menekan tingkat kebocoran itu. Tim tersebut nantinya akan bekerja secara spartan dan lintas cabang. Sehingga dapat berkoordinasi dengan seluruh kantor cabang PDAM yang ada diantaranya di Ambarawa dan Ungaran. 

Sedangkan untuk mengatasi ketergantungan pada aliran listrik untuk mengalirkan air ke pelanggan, dia menyebutkan tahun ini akan dianggarkan pengadaan unit genset. Jumlahnya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan.  

Sementara itu Bupati Semarang H Mundjirin saat bertindak sebagai pimpinan apel mengimbau jajaran managemen PDAM Kabupaten Semarang untuk memperhatikan tingkat kebocoran air yang masih cukup tinggi. Menurutnya, angka kebocoran yang mencapai 27 persen perlu ditekan agar penggunaan air dapat lebih efisien dan merata bagi pelanggan. Saat ini, lanjut Bupati, setidaknya ada 45 ribu pelanggan PDAM yang mendambakan pelayanan air bersih yang bermutu. Salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan air bersih yang memadai.  “Perbaikan instalasi pipa yang bocor karena usia harus dikerjakan dengan cepat dan cermat. Sehingga kebocoran dapat ditekan. Selain itu juga jajaran PDAM harus bekerja profesional dan efisien,” pintanya.

Bupati juga mengingatkan fungsi PDAM sebagai badan usaha milik daerah yang terikat aturan birokrasi namun juga harus bersikap profit oriented. Sehingga manajemen harus pandai memadukan kedua pola kerja tersebut. (*/junaedi)

DISKOMINFO-UNGARAN : Pembentukan zona integritas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sebab di dalam zona itu  terdapat komitmen untuk melayani keperluan masyarakat tanpa diwarnai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sehingga tuntutan masyarakat terhadap  pelayanan prima di bidang pertanahan dapat dipenuhi. Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan hal itu saat menghadiri deklarasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang di Ungaran, Selasa (22/4) siang.

 

Pembacaan deklarasi pembentukan zona integritas dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang Sepyo Achanto. Setelah itu, Sepyo juga menandatangani piagam pembangunan zona integritas dan diikuti oleh anggota Forkompimda yang hadir.

Ditambahkan oleh Ngesti,  Pemkab Semarang sangat berharap proses pelayanan bidang pertanahan dapat dilaksanakan secara sederhana, murah dan cepat. Dengan begitu, dapat mendukung percepatan berbagai proses pembangunan daerah maupun kepentingan umum. “Saat ini masyarakat memerlukan pelayanan pertanahan yang cepat, mudah dan murah. Kita penuhi  hak warga untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu,” tegas Ngesti.

Saat sambutan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarag Sepyo Achanto menegaskan pihaknya akan memperbaiki dua komponen pendukung kredibilitas lembaga yang dipimpinnya. Yakni komponen pengungkit dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia, mutu pelayanan dan kinerja. Selain itu juga komponen hasil yang ditunjukkan dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga. “Kami berhadap dukungan semua pihak untuk terciptanya zona integritas yang bebas KKN dan melayani. Mutu pelayanan menjadi tujuan utama untuk terus ditingkatkan,” ungkapnya.(*/junaedi)

 

Ungaran – Salatiga :

Saya sangat mendukung penyelenggaraan kegiatan Sosialiasasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi), mengingat peran PPID sangat penting di era keterbukaan informasi publik ini. Setiap warga negara atau masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi dari badan publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berbagai peraturan pelaksanaannya. 

Untuk itu, lembaga-lembaga yang dibiayai APBN, APBD Provinsi atau Kabupaten/Kota, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, wajib menyampaikan informasi kepada publik secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. 

Demikian antara lain sambutan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Riena Retnaningrum, saat kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik Bagi PPID se-Jawa Tengah di Hotel Grand Wahid Salatiga, Senin (22/4) siang.

Lebih lanjut Riena menyebut, institusi utama dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi pelayanan dan keterbukaan informasi publik adalah saudara-saudara yang berperan sebagai pengelola PPID Pembantu SKPD/BUMD Provinsi Jawa Tengah maupun PPID Utama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. ”Maka, Bapak-Ibu semua berperan penting dalam mengedukasi dan memahamkan masyarakat tentang capaian-capaian pemba-ngunan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah,” terangnya.

Salah satu indikator bahwa informasi yang disuguhkan diminati masyarakat, lanjut Riena, dapat kita cermati dari jumlah pengunjung pada masing-masing website PPID, oleh karena itu, tidak bosan-bosan saya mengingatkan agar website PPID dibuat dengan lebih menarik, jelas, lengkap dan up to date, sehingga masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan informasi akan lebih ”gampang” dan ”enjoy” ketika berada di dunia maya menyimak website PPID SKPD/BUMD maupun PPID Kabupaten/Kota. ” Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah pengamanan website dari para hacker,” terangnya.

 

Sistem Layanan Informasi Mobile

Riena juga menyampaikan, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Jateng Slim (Sistem Layanan Informasi Mobile) milik PPID Utama Jawa Tengah yang dapat diunduh di Google Play Store. ”Dengan sistem tersebut, data dan informasi yang disajikan lebih mudah diakses, sekaligus akan sangat bermanfaat untuk merekam hasil-hasil pembangunan yang akhirnya mengantarkan Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Informatif  Peringkat I pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018  yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat,” papar Riena.

Lebih lanjut dikatakannya, keberhasilan Provinsi Jawa Tengah sangat bergantung dan dipengaruhi adanya ketersediaan data dan informasi dari masing-masing PPID Pembantu. Oleh karenanya, kontribusi data yang valid dari masing-masing PPID SKPD/BUMD dan Pemerintah Kabupaten/Kota. ”Sehingga pada saatnya nanti Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat mempertahankan peringkatnya ditingkat nasional,”sebut Riena.

Riena juga mengingatkan, berkaitan dengan penilaian pemeringkatan PPID SKPD/BUMD tahun 2019 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, khususnya bagi PPID SKPD/BUMD dan PPID Utama Kabupaten/Kota yang termasuk kategori cukup atau kurang informatif dalam pelayanan dan keterbukaan informasi, untuk segera berbenah, meningkatkan kinerja, agar ke depan dapat naik kelas memperoleh predikat ”menuju” atau ”informatif”.

Sementara Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Arief Boedijanto selaku ketua panitia kegiatan Sosialiasasi menyampaikan, maksud dan tujuan sosialisasi adalah untuk memberikan sosialisasi kepada PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,  selain itu, juga untuk mewujudkan PPID yang berkompeten dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Sosialisasi yang bertema, “Mewujudkan Tata Kelola PPID Berbasis Open Data” ini,  menghadirkan nara sumber, antara lain : (1) Praktisi  Keterbukaan Informasi Publik Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Matruti Eko Suseno, SE MM menyampaikan materi Character Building Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada PPID Se Jawa Tengah, (2) Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (Hendra J Kede) materi, Mewujudkan tata kelola ppid yang informatif, dan (3) Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Drs Sosiawan materi ”Pemeringkatan Tahun 2019 Dengan Tema Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik.” (L).

 

DISKOMINFO-AMBARAWA : Sebanyak lima anak berkebutuhan khusus (ABK) mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) di SD Negeri Sudirman Ambarawa, Senin (22/4) pagi. Mereka mengerjakan soal ujian mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama para siswa normal lainnya. “Para siswa tersebut tidak mendapat pendampingan khusus saat mengerjakan soal ujian. Tapi sebelum ujian sudah ada guru khusus yang mendampingi belajar seminggu sekali,” terang Kepala SD Negeri Sudirman Ambarawa Sri Mintarti disela-sela mendampingi Bupati Semarang H Mundjirin meninjau pelaksanaan UASBN di SDN Sudirman Ambarawa.

 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Sri Mintarti, para siswa berkebutuhan khusus itu mengalami kelambanan berfikir saat mengikuti proses belajar mengajar. Salah seorang siswa tersebut bahkan seharusnya sudah duduk dibangku SMA. Namun secara fisik mereka tidak mengalami hambatan. Ditambahkan, SDN Sudirman merupakan salah satu dari 14 sekolah inklusi di Kabupaten Semarang yang menampung siswa berkebutuhan khusus bersama-sama dengan siswa normal lainnya. 

Bupati Semarang H Mundjirin usai meninjau langsung para siswa berkebutuhan khusus itu akan mengupayakan adanya kelas khusus bagi mereka. Sehingga tidak dicampur dengan siswa lain yang normal. “Kasihan mereka tidak bisa mengikuti pelajaran sebaik temannya yang lain. Kita akan bikin kelas khusus dengan guru yang khusus juga agar mereka bisa belajar lebih baik lagi,” ujarnya. 

Mundjirin juga merencanakan percepatan pemenuhan kebutuhan komputer bagi siswa sekolah menengah oleh Pemkab Semarang. Tujuannya agar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dapat dilaksanakan lebih baik lagi. “Rencananya tahun 2020 akan Kita upayakan pemenuhan kebutuhan komputer melalui APBD,” tambahnya.

Selain SDN Sudirman, Bupati dan rombongan juga melihat langsung pelaksanaan UNBK di SMPN 1 Jambu, SMPN 2 Ambarawa dan UASBN di SDN Isdiman Jambu. Pada tahun ajaran 2019 ini, UNBK/UNPK tingkat SMPs dan sederajad serta UASBN tingkat SD dan sederajad dilaksanakan secara bersamaan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbudpora Sukaton Purtomo yang juga mendampingi Bupati Semarang menjelaskan jumlah peserta ujian nasional SMP/MTs sebanyak 12.939 siswa. Terdiri dari 9773 siswa SMP dan 2.724 siswa MTs serta 442 peserta kejar paket B. Dari total 97 SMP yang ada, baru 70 sekolah atau sekitar 72 persen yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sedangkan untuk MTs, seluruhnya telah siap melaksanakan UNBK. Sementara jumlah peserta UASBN SD sederajad sebanyak 15.726 siswa. Terdiri dari 12.429 siswa SD, 3.247 siswa MI dan 50 siswa kejar paket B.

Terkait perlakuan khusus bagi siswa berkebutuhan khusus, Sukaton menjelaskan telah mengusulkan pengadaan pusat sumber belajar (PSB) inklusi di delapan sekolah dasar. “Usulan Pusat sumber belajar inklusi akan dipenuhi dari dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat,” terangnya.(*/junaedi)