SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG, INFORMASI PUBILK: HAK ANDA UNTUK TAHU!!,

Bupati Semarang

 Dr.H.Mundjirin ES, SpOG

Wakil Bupati Semarang

     Ngesti Nugraha, S.H, M.H

CONTACT US

 

PPID Pemerintah Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran

Telp./Fax. (024) 76901553

Email : kominfo@semarangkab.go.id

 

 

PENGADUAN ONLINE

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

37409
HARI INIHARI INI18
KEMARINKEMARIN74
MINGGU INIMINGGU INI483
BULAN INIBULAN INI1426
SELURUHNYASELURUHNYA37409

OPEN DATA PROV JATENG

FOTO KEGIATAN

Loading

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

DISKOMINFO-TUNTANG : Sadranan di mata air Sumber Mas Kaliodo Dusun Karangnongko Desa Gedangan Tuntang berlangsung meriah, Minggu (5/5) pagi hingga siang. Ratusan warga berduyun-duyun datang mengikuti tradisi rutin menjelang Bulan Suci Ramadan itu. Mereka menyaksikan kirab gunungan aneka makanan maupun nasi tumpeng yang ditata dalam tandu. Kirab dimulai dari jalan utama desa menuju lapangan kecil di dekat mata air sumber mas Kaliodo berjarak kurang lebih satu kilometer.

Disana, seluruh makanan dikumpulkan dan pemuka agama memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesejahteraan bersama. Acara diakhiri dengan makan bersama oleh seluruh warga yang hadir. Tak ketinggalan, Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang hadir pada acara itu juga ikut makan bersama. Ikut mendampingi Kepala Desa Gedangan Darodji dan anggota DPRD Nafis Munandar. 

Acara bertambah meriah, karena pengunjung sadranan juga bisa mengikuti kegiatan padusan atau mandi massal di kolam air di sekitar mata air Sumber Mas Kaliodo.

Anggota DPRD Nafis Munandar menyebut tradisi sadranan dan padusan di mata air Sumber Mas Kaliodo layak menjadi agenda wisata tahunan. Menurutnya, Pemkab Semarang perlu menyusun kalender berbagai acara tradisi warga seperti itu. Sehingga dapat diketahui oleh khalayak umum dan menarik minat untuk berkunjung. “Agenda wisata yang dinilai layak untuk dikembangkan dapat disusun dalam sebuah kalender kegiatan tahunan. Perlu dibuat peraturan bupati yang menetapkan jadwal pasti kegiatan. Sehingga memudahkan pihak ketiga yang ingin memperkenalkannya ke luar daerah,” terangnya. 

Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha pun segendang sepenarian. Menurutnya, sadranan di Dusun Karangnongko sangat menarik perhatian. Sebab warga dan pengunjung dapat menikmati wisata religi sekaligus wisata alam. “Mata air Sumber Mas Kaliodo bisa menjadi daya tarik agar warga mau datang dan menyaksikan tradisi sadranan. Ini harus dilestarikan dan menjadi atraksi menarik bagi warga,” katanya.

Kepala Desa Gedangan Darodji menjelaskan tradisi sadranan di Dusun Karangnongko memang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Tradisi itu terus dilestarikan warga hingga sekarang. Sedangkan mata air Sumber Mas Kaliodo dinilainya menjadi daya tarik tersendiri karena unik. “Mata air itu malah semakin deras airnya justru menjelang musim kemarau. Kondisi itu menguntungkan warga petani karena bisa mengairi setidaknya 50 hektar sawah di Desa Gedangan, Sraten dan Rowosari,” jelasnya.

Tak hanya itu, tambahnya, beberapa sekolah dan lembaga memanfaatkannya untuk arena outbond maupun olah raga air.(*/junaedi)

DISKOMINFO-UNGARAN : Direktur RSUD Ungaran dr Setya Pinardi menegaskan komitmen jajarannya untuk memberikan jaminan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Yakni memiliki sumber daya manusia yang profesional melayani dengan biaya terjangkau. “Kami mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dunia kesehatan untuk menjadikan RSUD Ungaran sebagai pilihan utama pelayanan kesehatan rumah sakit,” katanya saat peresmian gedung baru RSUD Ungaran, Jum’at (3/5)

Peresmian gedung tujuh lantai itu dilakukan oleh Bupati Semarang H Mundjirin ditandai penandatanganan prasasti, pemotongan tumpeng dan gunting pita di pintu utama pelayanan. 

Saat sambutan, Bupati H Mundjirin mengatakan pembangunan gedung baru RSUD Ungaran itu merupakan wujud kesungguhan Pemkab Semarang meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. “Selain alat kesehatan modern, infrastruktur yang memadai dan penataan sumber daya manusia menjadi tuntutan masyarakat kepada pengelola rumah sakit. Kita harus siap,” tegas Mundjirin.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Setya Pinardi, lantai satu gedung baru RSUD Ungaran akan dipergunaan untuk ruang rekam medis, lobi, pendaftaran pasien dan tempat parkir tambahan. Lahan parkir utama berada di rubanah. Sedangkan lantai dua untuk pelayanan 21 poliklinik dan apotek (farmasi). Lantai tiga terdapat tujuh poliklinik dan laboratorium. Kemudian ruang rawat inap khusus anak menempati lantai empat dan rawat inap pasien dewasa di lantai lima dan enam. Lantai tujuh dikhususkan untuk ruang VIP dan VVIP.(*/junaedi)

 

Ungaran :

 

Tindak lanjut setelah kegiatan kegiatan Pendampingan melalui bimbingan teknis terkait 

pengisian fitur-fitur pada SIPP dan Teknis Pengelolaan SP4N-LAPOR versi 3.0.  adalah 

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) menginput Data, update berita terkini, dan mensosialisasikan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Untuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), SK Tim Pengelola Pengaduan sesuai SE Menpan No. 4 / 2016, membuat turunan dari Permenpan 62/2018 – Pedoman Pengelola di Instansi masing-masing, melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat serta membalas surat Gubernur terkait pengelolaan SP4N-LAPOR!.

 

Demikian antara lain, pesan yang disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi 

Pelayanan Publik Emida Suparti Kemen PAN-RB pada akhir acara Penutupan Kegiatan 

Pendampingan melalui bimbingan teknis terkait pengisian fitur-fitur pada SIPP dan Teknis 

Pengelolaan SP4N-LAPOR versi 3.0. serta mendorong rencana aksi instansi pemerintah 

dalam penguatan implementasi kebijakan yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, 

Jl. Jend Sudirman no. 86 Jakarta, Jum’at   (2/5) sore.

 

Hadir dalam acara ini, perwakilan kab/kota 1 (satu) petugas pengelola SP4N LAPOR dan 1 

(satu) orang pengelola SIPP dari tiap kabupaten/kota.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Dr Muhammad Imanuddin dalam laporannya mengatakan, tujuan  diselenggarakan kegitan tersebut adalah  untuk memfasilitasi pemerintah daerah yang belum memahami serta mengelola Sisten Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)-LAPOR versi 3.0. 

 

”Kegiatan ini merupakan kegiatan batch kedua pendampingan intensif untuk instansi yang

belum terhubung, dimana kegiatan pertama telah dilaksanakan di Trans Resort, Bali.

Pelaksanaan bimbingan teknis sistem aplikasi SIPP dan LAPOR Versi 3.0. dirasa perlu mengingat banyak pengembangan tampilan dan fitur baru di dalam aplikasi yang belum diketahui oleh pengguna aplikasi yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik,” sebutnya.

 

Immanuddin menyampaikan lebih lanjut, saat ini Kementerian PANRB sedang melakukan proses percepatan untuk LAPOR! Sebagai aplikasi umum atau aplikasi berbagai pakai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. “Selain poin-poin yang sudah saya sampaikan, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada pembina dan penanggungjawab pengelolaan SIPP dan SP4N-LAPOR di daerah untuk dukungan dan komitmen tercapainya keefektifan penyelenggaraan kegiatan pendampingan intensif ini, pungkasnya.

 

Sementara sambutan dan pengarahan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Prof. Dr Diah Natalisa MBA antara lain menyebut, fase revolusi industri 4.0 menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, bigdata, robotic, dan atau dikenal dengan fenomina disruptive innovation yang akan mentransformasi seluruh sistem produksi, manajemen, bahkan pemerintahan. Kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan tantangan-tantangan era digital akan menjadi penetu apakah suatu Negara dapat bersaing dengan Negara lain. 

 

Dalam hal pelayanan publik melalui Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, kata Diah Natalisa, sebenarnya konsep revolusi industri 4.0 terkait bigdata sudah diakomodir melalui konsep pelayanan terpadu.  “ Namun pemahaman kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal jika dilihat masih banyak Instansi pemerintah yang mengelola pengaduan dan system publikasi informasi,” Diah.

 

Sementara Kebijakan Sistem Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui kanal aplikasi LAPOR diatur dalam Permenpanrb No. 62 Tahun 2018, diharapkan bisa menjadi aplikasi berbagi pakai atau aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengelolaan pengaduan di tiap Instansi Pemerintah.

 

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Emida Suparti menyampaikan Penjelasan Umum SIPP antara lain, SIPP adalah layanan informasi publik satu pintu berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel.

 

Emida Supartini menyebut, dasar hukumnya adalah Amanat UU No. 14 tentang KIP, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Perpres no. 81 Tahun 2010 tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010 -2025, serta Permenpan no 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional. (L).

 

Ungaran, InfoPublik –

 

Sedikitnya 105 peserta, yang terdiri dari Pengusaha dan Awak Perahu Wisata dari Paguyuban Silver Boat Bukit Cinta Kecamatan Banyubiru, Paguyuban Jembatan Biru Indah Sumurup Desa Asinan Kecamatan Bawen, Paguyuban Awak Perahu Wisata Kampung Rawa, Kelurahan Tambakboyo dan Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, dan Relawan Lintas Komunikasi (Forkom Relinda) atau pemerhati lingkungan hidup,  Jum’at siang (30/4)   mengikuti Sosialisasi Keselamatan Pelayaran dan Pemberian Jaket Pelampung kepada Pengusaha dan Awak Perahu Wisata Rawa Pening yang digelar di Aula Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang oleh  Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. 

Sambutan tertulis Bupati Semarang dr H Mundjirin ESSpOG yang disampaikan Wakil Bupati Ngesti Nugraha SH antara lain menyebutkan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2015 tentang Standard Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyebrangan, maka pentingsekali bagi moda transportasi untuk memenuhi standar keamanan dan keselamatan, khususnya bagi angkutan wisata air, baik itu sungai, danau, Rawa maupun laut. 

Dikatakan lebih lanjut, sosialisasi juga untuk meningkatkan pengetahuan nahkoda tentang keselamatan sebagai sebuah system dan prosedur dalam menahkodai angkutan wisata air. Dengan ketersediaanbya perlengkapan keselamatan tersebut maka para penumpang akan merasa aman, nyaman dan selamat, karenasudah tersedianya alat tersebut yaitu jaket penyelemat dan ring buoy.

‘Oleh sebab itu semua perahu wisata diharapkan sudah terdata dan tercatat pada data base Angkutan Air di Kementerian sebagai Angkutan Air yang legal, sehingga Jasa Raharja/Usaha sejenis dapat berperan memberikan Asuransi Kecelakaan,” paparnya.

Bupati menyampaikan, dengan hadirnya jaminan keselamatan, jaminan oprasional prosedur dan juga jaminan kecelakaan, diharapkan meningkatkan kesejahteraan pengusaha dan awak angkutan perahu wisata.

Diakhir sambutan bupati menyampaikan, Saya melihat di Rawa Pening terdapat 74 angkutan wisata yang tersebar di 3 lokasi yaitu di bukit Cinta Banyubiru, Asinan dan Bejalen, sebutnya. “Pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari pemerintah memberikan bantuan berupa jaket penyelamat kepada Pengusaha dan Awak perahu wisata Rawa Pening, sehingga para awak perahu dalam memberikan pelayanan kepada wisata merasa aman terjamin keselamatannya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, Rudibdo dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pengusaha dan awak angkutan perahu wisata tentang keselamatan pelayaran dalam jasa pelayanan angkutan sungai dan danau di rawa pening dan penerbitan dokumen pelayanan pas sungai dan danau.

Selain itu juga memberikan pelayanan angkutan penyebrangan yang aman, nyaman dan selamat kepada masyarakat melaui ketersediaan perlengkapan keselamatan pelaran berupa pelampung dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi penerbitan pas sungai dan danau sebagai dokumen sah kebangsasan kapal.

Hadir selaku narasumber dalam sosialisasi ini, Kepala Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung mas, Dian Lesmana; Kepala Jasa Raharja Oloan Siahipar; dan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang  sendiri. (L).

 

Ungaran, InfoPublik –

Tren bencana kedepan terus cenderung meningkat, diantaranya adalah hidrometeorologi disebabkan karena faktor alam, dan antropogenik. Dampak perubahan iklim global frekuensi hujan ekstrim makin meningkat dan kerentanan lingkungan. Sedangkan pengaruh antropogenik meliputi tingginya degredasi lingkungan, pemukiman di daerah rawan bencana DAS kritis, urbanisasi dan lainnya.

“Untuk ini saya meminta kepada Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku koordinator dapat berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan Pemerintah, Lembaga, Swadaya Masyarakat/NGO, Lembaga Usaha, Komunitas, dan seluruh penggiat kebencanaan perlu melakukan giat HKB (Hari Giat Bencana) dan mengajak masyarakat untuk mendorong dan menggerakan partisipasi ikut melakukan simulasi evaluasi mandiri secara serentak, untuk membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewqaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat sebagai ikhtiar kita dalam menghadapi bencana, baik sebelum, saat bencana atau sesudah bencana.”

Demikian antara lain sambutan yang disampaikan Bupati Semarang, dr H Mundjirin ESSpOG , saat Apel Hari Kesiapsiagaan Bencana Tingkat Kabupaten Semarang di halaman Kantor Bupati Semarang, Jum’at (26/4) pagi. Tujuan Hari Kesiapan Bencana adalah “Jadikan rumah kita sebagai sekolah untuk kesiapsiagaan keluarga.” Peserta apel tampak dari unsur TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar, Dishub, Linmas, Gabungan Satpam, Relawan PMI, Mahasiswa dan Osis SMA, dan paduan suara.

Lebih lanjut Bupati mengilustrasikan, Negara Jepang adalah Negara paling rentan bencana, akan tetapi korban jiwa yang ditimbukan sedikit, korban yang selamat golden time disebabkan oleh kesiapsiagaan diri sendiri, dukungan dari angota keluarga, teman, tetangga, TIM SAR dan juga masyarakat. 

Karena itu kesiapsiagaan sangat penting bagi setiap orang, bencana bisa terjadi kapan dan dimana saja.  Kita akui masih banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dengan mandiri diantaranya; kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap karakteristik bencana dan resikonya. “Kurangnya kewaspadaan, dan kesiapsiagaan untuk itu, sekali lagi saya mengingatkan, kepada BPBD dan menghimbau  kepada seluruh masyarakat agar mewaspadai sejumlah potensi bencana dalam peralihan musin ini. Mulai banjir, longsor, musim kemarau dan bencana lainnya yang mungkin saja terjadi, kata Mundjirin.

Bupati  berharap, dalam latihan serentak ini masyarakat dapat berpartisipasi, mulai lingkup terkecil yaitu lingkungan keluarga, komunitas, sekolah/masdrasah/ kampus, lembaga (pemerintah/ swasta/ Lembaga usaha), simulasi evaluasi mandiri, gelada, uji sirine, dan lain-lain yang dilaksanakan secara serentak, agar kita memiliki insting kesiapsiagaan sehingga pada akhirnya selamat dari bencana.

Dalam akhir sambutan Bupati Mundjirin menyampaikan, terima kasih dan pengharagaan yang setinggi-tingginya kepada BPBD Kabupaten Semarang atas terselenggaranya Apel Kesiapsiagaan Bencana ini yang mempunyai arti penting guna mengoptimalkan dalam Penanggulangan Bencana, yaitu dengan : (1) Meningkatkan koordinasi tugas BPBD dalam penanggulangan bencana alam, dan kerjasama secara terpadu antara instansi terkait dengan masyarakat, dalam rangka menhadapi bencana didaerah baik sebelum, saat terjadi, dan pasca bencana; (2) Meningkatkan fungsi tugas anggota BNPB baik diringkat Kabupaten maupun Kecamatan; dan (3) Menyamakan persepsi tentang langkah-langkah kegiatan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dalam penganngulangan bencana, sampai dengan penenaganan korban, sehingga kita dapat mengetahui siapa, berbuat apa, dan lain sebagainya. 

Puncak Kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten Semarang dilakukan Apel Siaga Bencana dan Uji Sirine dan Uji Lapang Evakuasi Mandiri. (L).