SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG, INFORMASI PUBILK: HAK ANDA UNTUK TAHU!!,

Bupati Semarang

 Dr.H.Mundjirin ES, SpOG

Wakil Bupati Semarang

     Ngesti Nugraha, S.H, M.H

CONTACT US

 

PPID Pemerintah Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran

Telp./Fax. (024) 76901553

Email : kominfo@semarangkab.go.id

 

 

PENGADUAN ONLINE

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

37409
HARI INIHARI INI18
KEMARINKEMARIN74
MINGGU INIMINGGU INI483
BULAN INIBULAN INI1426
SELURUHNYASELURUHNYA37409

OPEN DATA PROV JATENG

FOTO KEGIATAN

Loading

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KABUPATEN SEMARANG

  

I.                         DASAR HUKUM               :

A.     Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

B.      Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008.

C.   Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Stnadar Layanan Informasi Publik.

D.   Peraturan Komisi informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

II.                      KETENTUAN UMUM      :

A.  Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelengaraan badan public lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang KIP serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

B.      Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara, yang sebagian tugas pokonya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan dari masyarakat, da/atau luar negeri.

C.      Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik

D.   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Pemkab Semarang.

E.      KOMISI Informasi (KI) adalah Lembaga Mandiri yang berfungsi menjalankan Undang_undang KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunujuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudifikasi non litigasi.

F.      Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.

G.     Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

H.   Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

I.        KETERSEDIAAN PROFIL     :

1.       KABUPATEN SEMARANG

-SKPD/KECAMATAN/KELURAHAN/DESA

2.       P P I D

J.       STANDAR LAYANAN INFORMASI :

1. MENGAKOMODIR HAK MEMPEROLEH

-  Hak Atas Informasi Publik (IP)

-  Form Permintaan

2.    KETERSEDIAN MEKANISME/TATA CARA ATAUPUN ALUR UNTUK MEMPEROLEH

           INFORMASI

3.    KETERSEDIAAN : MAKLUMAT

Contoh,:

KOP

(Lambang Pemda)

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Diponegoro no. 14 Ungaran. Telp. 024-6921014 Fax. 024-6921992

 

 

MAKLUMAT PPID PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

Dengan ini kami menyatakan, sanggup untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik sesuai keputusan standar operasional prosedur (SOP) yang kami buat, serta berkewajiban dan berupaya untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Kami bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, bila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar.

 

                                               Ungaran, 4 Oktober 2018

ATASAN PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN SEMARANG

 

Ttd.

 

Dr. H MUNDJIRIN, ES SpOG.

 

K.     KETERSEDIAAN KODE ETIK :

-  PERBUP NO….tentang KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

Menimbang....

Mengingat....

                 Memutuskan

Menetapkan..

L.      NILAI-NILAI SKPD/LEMBAGA :

Profesional, Akuntabel, Integritas dan Inovatif.

Profesional    :

Dalam bekerja pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan dengan tuntas dan berkomitmen tinggi tehadap hasil yang dicapai.

Akuntabel     :          

Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang melakukannya dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku sehinga dapat dipertanggungjawabkan.

Integritas       :

Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang melakukannya dengan baik dan benar, serta selalu memegang teguh prinsip-prinsip dan nilai moral serta kode etik yang berlaku.

Inovatif         :

Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang melakukannya dengan menggunakan seluruh kemampuan dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk menghasilkan karya baru yang original dan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

M.    FORM PEMERINTAHAN

N.     FORM KEBERATAN

O.     CARA KEBERATAN

-     Tata Cara dan Prosedur

P.      STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK (STD – LIP)

Q.     PAKTA INTEGRITAS

R.      INDEX KETERBUKAAN

S.      SURVEY KEPUASAN

T.      PILAH/PETAKAN INFORMASI PUBLIK :

Berkala ; serta merta; dan setiap saat.

      Berkala         :

Profil SKPD/Lembaga; Prog Keg.; Lap. Kinerja; Lap. Keunagan; Lap. Akses IP; Regulasi; Hak dan Tata Cara; Pengaduan masyarakat; Pengadaan; SOP Evaluasi; Bea Siswa ke LN; dan Penerimaan CPNS.

Serta Merta    :  SOP Kebakaran;SOP Gempa Bumi;Panduan fogging dll.

Setiap Saat     :   Daftar Informasi; PERPUB; Pelayanan Terpadu; Agenda SKPD; Rakornas;

                           statistik; Data TIK; Penelitian; Jumlah PPID; Reg Domain; ID; e-CLIPTIK dll.

U.     SUSUN LAPORAN    : Keuangan; Kinerja; Akses IP; Sengketa IP; Tahunan PPID.

V.     HIMPUN REGULASI: UU; PP; Perpres; Inpres; Perbub; dan Konsultasi Publik.                                

W.    GALERI                     : Nilai-nilai; photo-photo; Referensi; Streaming dll.

X.     FK-PPID & PPID Pembantu    : (Forum Kordinasi) Rekapitulasi PPID pada Badan Publik DiLingkungan Pemkab Semarang.

IX.Frequently Asked Questions (FAQ)

 

 

TANYA-JAWAB
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Apakah ada batasan minimal penggunaan APBN/D, sumbangan masyarakat, atau sumber luar negeri untuk dapat dikategorikan sebagai Badan publik ?

UU KIP tidak membatasi berapa besar dana yang diterima dari APBN/D, sumbangan masyarakat, atau sumber luar negeri untuk dikategorikan sebagai badan publik. Artinya meskipun dana yang diterima tersebut kecil, prinsipnya lembaga tersebut harus terbuka kepada masyarakat…..

Dimana dan kapan informasi publik dapat diperoleh?

Informasi publik dapat diperoleh masing-masing badan publik yang menguasai informasi yang diminta. Untuk informasi yang tersedia setiap saat, badan publik wajib memberikan respon maksimal 17 hari kerja setelah permintaan informasi diterima. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala, badan publik wajib memberikan respon pada saat permintaan dilakukan. Sedangkan untuk informasi serta merta wajib diberikan secara cepat tanpa penundaan dan permintaan.

Apa yang dimaksud cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana?

Cepat artinya penyampaian informasi publik dilakukan secepat mungkin tanpa penundaan. Tepat waktu artinya penyampaian informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh UU KIP.Biaya ringan artinya biaya yang dibebankan kepada pemohon adalah biaya yang wajar sesuai dengan harga umum. Misalnya: biaya foto copy pada umumnya 200 per lembar maka badan publik dapat mengenakan biaya standar tersebut. Cara sederhana artinya prosedur untuk mendapatkan informasi harus mudah, tidak menyulitkan, ada kejelasan yang bertanggungjawab terhadap pelayanan permohonan informasi publik, tempat pelayanan mudah informasi publik yang diberikan dalam bahasa yang mudah dipahami, dan memberikan kemudahan kepada setiap pemohon informasi termasuk mereka yang memilik kemampuan berbeda.Untuk menerapkan asas tersebut, maka badan publik juga harus memiliki SOP (Standard Operational Procedure).

Bagaimana memperoleh informasi publik di Pemerintah Kabupaten Semarang?

Dengan menghubungi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemkab Semarang, Jl. Diponegoro No. 14, UNGARAN, Telp. 024- 6921014; Fax 024 – 6921992, email : pelayanan; di Portal/website www semarangkab.go.id

Apa syarat untuk mendapatkannya?

Cara mendapatkannya datang langsung atau via media (telp. fax, email dan website), setelah sebelumnya mengisi formulir permintaan informasi publik yang tersedia dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan persyaratan lainnya yang diperlukan.

Berapa lama informasi publik dapat diperoleh?

Informasi publik dapat diperoleh paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja;

Jam berapa setiap harinya memberikan layanan informasinya?

Jam layanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat dari dari 09.00 WIB s/d 15.00 WIB dengan waktu istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB.

Apakah Informasi Publik yang diminta dikenakan biaya atau tarif ?

Informasi yang tersedia semuanya gratis. Jika pemohon informasi memerlukan salinan dokumen yang jumlahnya cukup banyak (tebal) pemohon informasi dapat melakukan penggandaan dengan biaya sendiri.

Berapa Biaya pengiriman informasi publik?

Kami tidak memungut biaya pengiriman. Pemohon/pengguna informasi dapat mengambil langsung;

Formulir Permintaan Informasi Publik dapat di unduh, silahkan …klik….Formulir

Share this:

Berbagi

 

Ungaran,      November 2018

 

                                       Mengetahui,                                                           Penyusun,

 

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL           Pranata Humas Madya

 

                            Drs. HERU SUBROTO, M.M.                          Lukas Santoso, Sos. M.M.

 

                                     Pembina Tingkat I                                    NIP 19621013198503 1 008

 

                               NIP. 19671209199009 1 001