SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG, INFORMASI PUBILK: HAK ANDA UNTUK TAHU!!,

Bupati Semarang

 Dr.H.Mundjirin ES, SpOG

Wakil Bupati Semarang

     Ngesti Nugraha, S.H, M.H

CONTACT US

 

PPID Pemerintah Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran

Telp./Fax. (024) 76901553

Email : kominfo@semarangkab.go.id

 

 

PENGADUAN ONLINE

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

37409
HARI INIHARI INI18
KEMARINKEMARIN74
MINGGU INIMINGGU INI483
BULAN INIBULAN INI1426
SELURUHNYASELURUHNYA37409

OPEN DATA PROV JATENG

FOTO KEGIATAN

Loading

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

                                        DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

                  PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

AKIBAT JIKA INFO DIBUKA

MANFAAT JIKA INFO DITUTUP

1

2

3

4

5

6

1

Biodata elektronik PNS (database)

UU No. 14  Tahun  2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas

Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

2

Dokumen/Berkas/Arsip PNS

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas

Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

3

Daftar nilai DP-3 PNS

-  UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 

-  PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaa Pekerjaan PNS Pasal 6

1 tahun

Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia

Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

4

Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak Terbatas

Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

5

Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak terbatas

Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

6

Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i

Sampai dengan pelantikan

Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.

Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja

 

 

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

AKIBAT JIKA INFO DIBUKA

MANFAAT JIKA INFO DITUTUP

1

2

3

4

5

6

7

Data rekam medik pasien Poliklinik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h

Tidak terbatas

Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia

Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

8

Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i

Tidak terbatas

Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.

Melindungi kerahasiaan dokumen.

9

HPS ( Harga Perkiraan Sendiri )

-      UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf  i dan huruf j

-      Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya

 

Selama Proses pengadaan Barang / Jasa

Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulan penilaian tidak obyektif)

Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

10

Dokumen Penawaran Kontrak

-       UU 14/2008 Pasal 17 huruf  i dan huruf j

-       Keppres NO. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya

Selama Proses pengadaan Barang / Jasa

Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat

Dapat menjaga objektifitas penilaian

11

Rencana Pembelian Tanah dan Properti

UU 14/2008 Pasal 17 huruf e angka 4

Sampai selesainya proses pembebasan tanah

Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur

Mencegah spekulan tanah

12

Lokasi Server

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk / ITE (Pasal 30-37)

Tidak terbatas

Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data

Melindungi/ mengamankan perangkat serta data

 

 

 

NO

KONTEN INFORMASI

DASAR HUKUM

BATAS WAKTU PENGECUALIAN

KONSEKUENSI

AKIBAT JIKA INFO DIBUKA

MANFAAT JIKA INFO DITUTUP

1

2

3

4

5

6

13

Internet Protocol /IP Address Private

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk / ITE (Pasal 30)

Tidak terbatas

Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses

Menjaga/melindungi hak akses

14

Bandwidth Management

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronk / ITE (Pasal 30)

Tidak terbatas

Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan

Mengatur kestabilan penggunaan bandwide

15

Kode Akses Elektronik

UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)

Tidak terbatas

Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain

Menjaga Keamanan Jaringan Komputer

16

Sistem Keamanan Elektronik

UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tidak terbatas

Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain

Menjaga Keamanan Jaringan Komputer

17

Sistem Managemen Database

UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf J UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tidak Terbatas

Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain

Menjaga Keamanan Database

18

Hasil : 

-      Pemeriksaan Reguler,

-      Pemeriksaan Kasus,

-      Pemeriksaan Khusus,

-      Review Laporan Keuangan,

-      Evaluasi/Pemantauan 

-      UU No. 14 Tahun 2008  pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i,

-      Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500

-      Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah,  Lampiran I bab Norma   Pelaporan huruf a.

Tidak terbatas

- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.

- Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP.

- Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP.

Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.