SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG, INFORMASI PUBILK: HAK ANDA UNTUK TAHU!!,

Bupati Semarang

 Dr.H.Mundjirin ES, SpOG

Wakil Bupati Semarang

     Ngesti Nugraha, S.H, M.H

CONTACT US

 

PPID Pemerintah Kabupaten Semarang

Jl. Diponegoro No. 14 Ungaran

Telp./Fax. (024) 76901553

Email : kominfo@semarangkab.go.id

 

 

PENGADUAN ONLINE

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

37409
HARI INIHARI INI18
KEMARINKEMARIN74
MINGGU INIMINGGU INI483
BULAN INIBULAN INI1426
SELURUHNYASELURUHNYA37409

OPEN DATA PROV JATENG

FOTO KEGIATAN

Loading

«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7

Daftar Informasi Publik

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dipilah menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

I.     Informasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi :

  1. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:

1.         Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya.

2.         Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Semarang, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.

3.         Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.

4.         Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan.

5.         Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon.

  1. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:
  2. Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
  3. Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
  4. Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.
  5. Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum.
  6. Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak

ØInformasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

1.         Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Semarang; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

2.         Hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Semarang dan latar belakang pertimbangannya.

3.         Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD.

4.         Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD.

5.         Perjanjian Pemerintah Kabupaten Semarang dengan pihak ketiga.

6.         Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

7.         Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau.

8.         Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

II.  Informasi Yang Dikecualikan :
Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A.         Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam :

1.    Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (e) angka 4, (h), (i), (j), dan pasal18.

2.      UU No. 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (pasal 1 angka 6); (pasal 30-37);

3.      PP No, 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6;

4.      Kepres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya;

5.      UU No. 14 Tahun 2008 pasal 6 huruf (c) ayat 6 dan pasal 17 huruf (i)

6.      Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah, bab/no.4500.

7.      Permen Mendagri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan Pemerintah, Lampiran I Bab Norma Pelaporan huruf a. 

B.        Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang
dikecualikan:

1.      Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.

2.      Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

3.      Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.

C.        Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.

–  Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode  sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.

  Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi     informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

–  Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas,

  Diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan anggaran dan  administrasi.

–  Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

1. Daftar Informasi Publik Berkala

2. Daftar Informasi Publik Serta Merta

3. Daftar Informasi Publik Setiap Saat

4. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan